UU SUMBER DAYA AIR DICABUT

UU SUMBER DAYA AIR DICABUT, TEPATKAH?

TENTANG KRISIS AIR BERSIH DI NEGERI KITA…

Putusan mengejutkan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatalan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, atau dalam kata lain tidak berlakunya lagi Undang Undang tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan yang merupakan jawaban atas tuntutan yang diajukan salah satu Ormas Islam ini seakan menciptakan angin segar kepada masyarakat karena membuka akses masyarakat terhadap sumber daya air, yang sebelumnya dikuasai sektor swasta tertentu.

Tuntutan yang diajukan tersebut berisi permohonan pencabutan UU No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945: “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Putusan pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 meneguhkan kembali penguasaan negara terhadap air sebagai salah satu sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung oleh negara (BUMN dan BUMD), maka dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pelayanan air kepada masyarakat oleh negara akan tertunaikan secara maksimal seperti, penyediaan air baku, air untuk irigasi pertanian, air untuk kebutuhan rumah tangga, dan air untuk industri.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Demo karena kelangkaan air bersih pada masyarakat luas

Pasal-pasal yang diajukan untuk diuji dianggap telah memberikan ruang bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air. Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber daya air terutama melalui izin Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Harus diakui, sejak awal kelahiran UU No. 7 Tahun 2004, masyarakat sudah menentang karena dinilai kebijakan ini hasil tekanan kuat Bank Dunia dan Internasional Monetary Fund (IMF) kepada pemerintah. Tekanan ini membuat pemerintah tak berdaya, sebab jika ditolak, maka dana bantuan untuk menghadapi krisis gagal dikucurkan. Padahal pemerintah waktu itu sebenarnya juga sadar bahwa substansi UU No. 7 Tahun 2004 melegalkan rezim privatisasi dan komersialisasi air.

Ada beberapa bentuk pengalihan kepemilikan / penguasaan atas air yang dapat disebut privatisasi: Pertama, Outsourcing, artinya lembaga pemerintahan melimpahkan sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga. Kedua, Design, Build, Operate (DBO) berupa negosiasi kontrak terhadap pihak swasta untuk pekerjaan desain dan konstruksi, diiringi dengan peremajaan dan peningkatan fasilitas. Ketiga, Kemitraan publik-privat, yang merujuk pada persetujuan antara pemerintah lokal dengan organisasi swasta, di mana kedua pihak membagi tugas dan tanggung jawab secara relatif seimbang.

UU No. 7 Tahun 2004 telah melegalkan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan air tanpa kendali dan pengawasan (privatisasi). Hal ini tentu masalah serius karena menggeser makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi mencari keuntungan. Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta tanpa kendali dan pengawasan.

Air sering diperlakukan seakan-akan merupakan sumber daya yang melimpah dan tak ada habisnya. Sementara di sisi lain air kini telah menjadi potensi konflik yang nyata, dan kasus kelangkaan air merebak di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sulitnya akses air dan kekeringan yang melanda berbagai daerah serta pesatnya pertumbuhan penduduk makin membuat air menjadi barang mewah. Bahkan sejak tahun 2009, PBB telah menegaskan bahwa telah terjadi krisis air yang parah, sehingga negara-negara harus ikut serta dalam gerakan Transboundary Water, yaitu saling berbagi air antar negara.

Langkah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 telah tepat demi mengantisipasi kejadian buruk seperti yang pernah dialami Argentina (1993), di mana hampir semua perusahaan air yang dimiliki negara dijual atau diberikan ke sektor swasta untuk mengelola, yang dikenal dengan Buenos Aires Water Concession.

Jadi, Putusan MK yang telah membatalkan seluruh UU Sumber daya Air  adalah putusan yang fenomenal yang patut disambut antusias oleh rakyat. MK telah mengembalikan air kepada rakyat dan MK telah pula kembali mengalirkan air untuk menyegarkan sendi-sendi kehidupan seluruh rakyat. Selanjutnya, pemerintah harus konsisten dan konsekuen untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK ini dengan mengambil kembali sumber-sumber air yang telah diberikan/dikuasakan kepada pihak swasta tertentu. Pemerintah (bersama DPR RI) juga harus segera menyiapkan undang-undang baru sebagai pengganti UU Sumber Daya Air yang telah dibatalkan ini dengan merumuskan sebuah undang-undang yang benar-benar sesuai dengan konstitusi dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Oleh: Rizqi Nurul A, NRA. GV-270/XXX

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Save our water, save or earth!
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s